Nina Wene

Pembacaan Pernyataan Sikap di Gedung DPRP Provinsi Papua (Senin, 20/03/2017 )

Enarotali, – Seorang tetua Aborigin dan seniman mengatakan dirinya merasa sangat terganggu dan marah karena mural karyanya untuk mendukung West Papua sudah dihancurkan.

Namun hal tersebut, tegas seniman perempuan kawakan ini, tidak akan membuatnya berhenti mengadvokasi kemerdekaan West Papua bersama-sama komunitas Aboriginnya. 

Karya seni itu yang berwujud mural raksasa yang dilukiskannya di dinding Kota Darwin pada tahun 2015 menunjukkan solidaritas antara masyarakat asli Australia dan rakyat West Papua, kini sudah dicat kembali Minggu lalu. 

June Mills mengatakan tidak jelas juga siapa yang bertanggung jawab melakukan pengecatan ulang Mural tersebut dan dirinya sangat terkejut dengan tindakan pengecatan yang menurut dia klandestein (aktivitas tertutup/diam-diam) itu. 

June justru merasa khawatir terkait situasi yang tak menentu di West Papua dan dia ingin sekali membuat lebih banyak mural, meskipun karyanya baru saja mengalami suatu tindakan yang menurutnya sebuah kemunduran di Australia. 

"Sambil kita bicara ini kekerasan terus terjadi (di Papua), hingga situasi itu teratasi, kami tidak akan berhenti membawa masalah ini agar menjadi perhatian komunitas internasional. Apapun bentuknya, baik poster, mural-mural, bicara di muka publik, apa saja, baik di forum-forum, dimanapun, kita akan terus lanjutkan.” 

"Mural tersebut padahal sangat dicintai oleh komunitas di Darwin,” ujarnya.(*)

Sumber : Tabloid Jubi

Foto : Para Uskup Agung Anglican di Oceania

Jayapura, NINAWENE - Para Uskup Agung Anglikan se Oceania berkumpul di Australia pékan ini. Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan bersama terkait persoalan di kawasan Pasifik, diantaranya masalah Hak Asasi Manusia di West Papua, perubahan iklim dan kebudayaan.

Dalam pernyatan bersama yang diterima Jubi (Kamis, 9/3/2017), lima Uskup Agung, masing-masing Uskup Agung Philip Freier dari Australia, Uskup Agung Clyde Igara dari Papua New Guinea, Uskup Agung Winston Halapua dan Uskup Agung Philip Richardson dari Aotearoa, Selandia Baru dan Polinesia, dan Uskup Agung George Takeli dari Melanesia menyebutkan telah mendengar cerita pelanggaran HAM ”mengerikan" di West Papua.

“Seperti terjadi kesewenang-wenangan negara dan cejara telah terjadi pada mereka (rakyat West Papua),” kata Uskup Agung Clyde Igara usai bertemu di Tweed Heads, New South Wales.

Lanjutnya, para pemimpin agama suatu saat bisa saja dihakimi atas kelemahan mereka dalam mendukung keadilan di dunia ini.

“Pada kenyataannya, kita membiarkan apa yang dunia lihat sebagai kelemahan dalam kekuatan sebenarnya, yakni kebodohan,” lanjut Uskup Agung Clyde Igara.

Selain masalah di West Papua, pernyataan bersama lima Uskup Agung Oceania ini memperingatkan ancaman terhadap wilayah Oceania dari perubahan iklim. Secara keseluruhan bangsa Oceania akan kehilangan pulau tempt mereka tinggal beberapa tahun ke depan.

“Advokasi keadilan iklim dan tindakan harus menjadi prioritas yang paling mendesak untuk Anglikan Oceanic,” sebut Uskup Agung Philip Richardson.

Mereka mencatat bahwa ada empat wilayah di Oceania yang meliputi beberapa negara, lebih dari 1000 bahasa, dengan budaya yang kaya dan beragam, terancam karena perubahan iklim. Empat wilayah ini telah lama bersatu melalui jalinan sejarah dan persahabatan panjang, tapi saat ini mereka menghadapi masalah dengan latar belakang ketidakharmonisan.

Pernyataan bersama para Uskup Agung ini juga membahas tantangan pekerja musiman dan mobilitas tenaga kerja di Oceania dan bagaimana mereka kita bisa merespon dengan baik aktivitas pastoral dan perkembangan politik.

“Hubungan kami yang berkembang dengan komunitas Anglikan di seluruh Asia bisa diperdalam dan melihat ke depan untuk pertemuan dari Uskup Agung dari Komuni Anglikan di bulan Oktober 2017,“ ujar Uskup Agung Philip Richardson. (*)

Sumber : TABLOID JUBI
Editor : Admin 

TWEED HEADS, AUSTRALIA_ Lima uskup agung Gereja Anglikan di Oseania atau Samudera Pasifik bertemu di Tweed Heads, Australia awal pekan ini. Dalam pertemuan itu, mereka antara lain mendengarkan paparan tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang oleh mereka disebut 'mengerikan', yang disampaikan oleh Uskup Agung Gereja Anglikan Papua Nugini, Clyde Igara.

Lima uskup agung tersebut adalah Philip Freier dari the Anglican Church of Australia, Clyde Igara dari the Anglican Church of Papua New Guinea, Winston Halapua dari the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia, Philip Richardson dari the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia, dan George Takeli Anglican Church of Melanesia. 

Seusai pertemuan mereka menerbitkan pernyataan bersama yang menyinggung sejumlah topik yang dibicarakan dalam pertemuan, antara lain masalah perubahan iklim dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

"Kami mendengar cerita mengerikan dari pelanggaran HAM di Papua (Barat), yang dengan pedih difokuskan kepada kami oleh Uskup Agung Clyde Igara, yang mengatakan: 'Saya orang Papua (Barat). Saya Papua'- suatu kesewenang-wenangan batas-batas negara dan keadaan historis yang telah melingkupi mereka," demikian bunyi salah satu paragraf pernyataan bersama, dan satu-satunya paragraf yang menyinggung tentang Papua, narasi sepanjang 14 paragraf itu. 

Pernyataan ini menggemakan apa yang sebelumnya sudah sering diungkapkan oleh Clyde Igara, yang dikenal vokal menyuarakan isu-isu Papua. Tahun lalu dalam sebuah pertemuan para uskup Gereja Anglikan Papua Nugini, terbit juga pernyataan bersama yang mengungkapkan keprihatinan atas situasi di Papua. 

Dikatakan ketika itu bahwa Gereja Anglikan PNG telah "berbicara untuk mendukung saudara dan saudari Melanesia kami dari Papua (Barat).

"Konstitusi Gereja Anglikan PNG mengakui martabat kehidupan manusia dan harus menghormatinya," kata dia, seperti diberitakan oleh anglicannews.org, Kamis (30/6). 

Situs resmi Gereja Anglikan Papua Nugini itu mencatat meningkatnya tensi di Indonesia, yang telah menarik perhatian gereja-gereja. 

Gereja Anglikan Papua Nugini juga mengamati semakin berkembangnya seruan penentuan nasib sendiri dalam berbagai aksi unjuk rasa. Pada beberapa waktu terakhir, mereka mencatat ribuan pengunjuk rasa ditangkap polisi karena aksi mereka.

"Kami berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Papua," demikian pernyataan Gereja Anglikan Papua Nugini tahun lalu. 

Kendati pernyataan bersama lima uskup Anglikan Pasifik ini mengangkat isu Papua, perlu dicatat itu bukan isu satu-satunya dalam pernyataan bersama. Bahkan tampaknya bukan isu utama dalam pernyataan bersama para uskup agung Pasifik tersebut. Isu-isu lain yang juga ditekankan pada pernyataan bersama tersebut adalah mengenai masalah perubahan iklim, pendidikan dan pengembangan kepemimpinan serta pekerja musiman dan pekerja pelintas perbatasan.

"Kami sepakat bahwa secara keseluruhan bangsa Pasifik kehilangan pulau-pulau tempat tinggal mereka, aksi dan advokasi dan tindakan keadilan iklim harus menjadi prioritas yang paling mendesak untuk Anglikan Pasifik," demikian pernyataan seusai pertemuan pada 6 Maret lalu. 

Di bidang pendidikan, "Kami berkomitmen untuk memperluas kemitraan kami di pendidikan teologi dan pengembangan kepemimpinan dan mendorong hubungan antara sekolah Anglikan dan lembaga pembangunan dan kesejahteraan.

" Sedangkan mengenai pekerja musiman dan pekerja pelintas batas, dikatakan, "Kami membahas tantangan pekerja musiman dan tenaga kerja antarprovinsi kami dan bagaimana kami bisa merespon baik secara pastoral dan politik. 

Pernyataan bersama tersebut juga mengungkapkan keprihatinan atas bangkitnya retorika nasionalisme, ejekan-ejekan dan kebencian yang demikian umum. 

"Dalam iklim di mana 'aku dulu' atau 'kami yang pertama' mendominasi, kami menegaskan: "Kita bersama-sama," lanjut pernyataan bersama lima uskup agung gereja-gereja Anglikan Pasifik. 

"Kita akan dinilai oleh kegagalan kita untuk mendukung bagian terlemah dari kita. Kita merayakan bahwa apa yang dipandang dunia sebagai kelemahan adalah kekuatan sebenarnya, apa menurut dunia sebagai kebodohan, adalah hikmat. Kita bersukacita oleh buah-buah Roh dalam melihat satu sama lain, dan kita bersyukur atas kesetiaan leluhur kita yang menabur benih-benih Injil di tanah kita," demikian bagian lain pernyataan tersebut. 

Sebagai catatan, menurut Wikipedia, Oseania (Oceania) adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya. 

Dalam artian sempit Oseania meliputi Polinesia (termasuk Selandia Baru), Melanesia (termasuk dari Maluku sampai Nugini) dan Mikronesia. Sedangkan dalam artian luas Oseania juga meliputi Australia dan Indonesia bagian timur; namun terkadang Jepang dan Kepulauan Aleut dianggap masuk dalam kelompok Oseania. 

Sebagian besar wilayah Oseania terdiri dari negara-negara kepulauan yang kecil. Australia adalah satu-satunya negara kontinental, sedangkan Papua Nugini dan Timor Leste adalah negara yang memiliki perbatasan darat, di mana keduanya berbatasan dengan Indonesia. 

Sumber : Satuharapan.com 

Editor : Admin

Malang, Ninawene_ Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua melakukan aksi demo damai di beberapa kota di Indonesia diantaranya, Semarang, Malang dan Ternate dengan tema “Mendukung 7 Negara Pasifik Membawa Persoalan Papua pada Dewan HAM PBB dan Usir dan Tutup PT. Freeport Indonesia”. 

Di Malang, Aliansi Mahasiswa Papua bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua melakukan aksi di depan kota balai kota Malang. Surya Anta, juru bicara pusat FRI-WP sekaligus mewakili rakyat Indonesia dalam orasinya mengatakan bahwa Bangsa West Papua tidak Perna ada dalam bingkai Kesatuan Republik Indonesia mulai dari perjuangan melawan kolonialisme Belanda dan fasisme Jepang sampai pada kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945 namun, di aneksasi ke dalam bingkai NKRI sehingga, kami (Indonesia) di West Papua adalah ilegal. Ujarnya. 

Dalam aksi kali ini FRI dan AMP meminta kepada rezim Jokowi-JK untuk segera : 

JENEWA, SATUHARAPAN.COM - Tujuh negara Pasifik kembali mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua pada sesi reguler ke-34 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, hari ini (1/03). 

Tujuh negara tersebut adalah Vanuatu, Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Marshall Islands dan Solomon Islands.

Suara tujuh negara itu disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, Ronald K Warsal saat mendapat giliran untuk berpidato pada segmen ke delapan sidang. "Kami, tujuh negara secara bersama-sama hari ini --dan dengan sebuah pernyataan tertulis bersama yang terpisah -- ingin meminta perhatian para anggota yang terhormat atas situasi di Papua," kata dia membuka pidatonya yang dapat juga disaksikan lewat siaran streaming televisi PBB. 

Dalam pidato tersebut, Warsal antara lain mengingatkan kembali berbagai temuan pelanggaran HAM di Papua yang telah dikemukakan berbagai pihak yang mendapat mandat dari Dewan HAM PBB. Di antaranya adalah surat bersama yang diterbitkan oleh Pelapor Khusus PBB tentang Perlindungan dan Promosi dan Hak Kebebasan Berekspresi, Berkumpul dan Berserikat secara Damai, Pelapor Khusus PBB untuk Hak Penduduk Asli, Pelapor Khusus PBB tentang Eksekusi Ekstrajudisial dan Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan dan Kekerasan. 

Lebih jauh ia juga menekankan bahwa Komnas HAM Indonesia telah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran HAM oleh militer Indonesia di tiga area di Papua yaitu Wasior, Wamena dan Paniai. Menurut dia, Komnas HAM telah mengungkapkan kasus pelanggaran HAM di dua tempat sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan dapat dihukum berdasarkan hukum Indonesia maupun hukum internasional. 

Ditekankan pula bahwa bahwa pelanggaran HAM masih terus berlangsung hingga saat ini dan pemerintah RI dinilai gagal mencegahnya. 

Tidak hanya itu, Warsal juga mengatakan bahwa pemerintah RI telah secara konsisten gagal memasukkan laporan peirodik tentang situasi HAM di Papua, yang sangat esensial bagi sekretariat PBB dan negara anggota untuk memonitor keadaan HAM di seluruh dunia. 

Oleh karena itu, ketujuh negara tersebut meminta Dewan HAM PBB menugaskan Komisioner Tinggi HAM PBB membuat laporan konsolidasi tentang situasi aktual di Papua. 

Mereka meminta agar laporan tersebut memuat informasi tentang pelanggaran HAM yang telah ada pada perjanjian-perjanjian, prosedur khusus dan Universal Periodic Review (tinjauan berkala universal) serta laporan dari organisasi internasional, regional maupun LSM. 

Laporan itu, kata dia, juga harus secara detail mencatat berbagai hak bagi rakyat Papua, yang ada dalam hukum HAM internasional, termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Laporan itu harus membuat relomendasi untuk tindakan segera dalam upaya menghentikan pelanggaran HAM yang sudah disebutkan oleh berbagai Special Procedures dan badan lainnya sebelumnya." 

Untuk membuat laporan tersebut, tujuh negara Pasifik juga meminta agar pemerintah Indonesia menjamin akses kepada Komisioner PBB untuk menemui siapa pun di Papua dalam rangka membuat laporan tersebut.

Editor    : Fransiskus Huby

Sumber : www.satuharapan.com

Foto : Aksi AMPDK

Ninawene Malang_ Seminar Nasional Salam Papua dengan tema " Krisis Demokrasi dan Pelanggaran HAM di Papua " yang di laksanakan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang dan BEM-UMM yang rencananya di laksanakan Senin, 27 februari kemarin, batal akibat ada tekanan dari pihak KODAM Brawijaya dan Polresta kota Malang, kepada pihak kampus UMM yang awalnya sudah di memberikan ijin dari pihak kampus, ujar ketua panitia seminar Jhon Giyai.

Dalam menanggapi pembatalan akibat dari ada tekanan pihak militer tersebut, hari ini mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokratisasi Kampus UMM melakukan aksi di depan rektorat Universitas Muhammadiyah Malang pada pagi tadi yang di pimpin oleh koordinator aksi Musa Pekey.

Berikut pernyataan sikap dari AMPKD

ALIANSI MAHASISWA PEDULI DEMOKRATISASI KAMPUS UMM 

(BEM-UMM, IPMAPA UMM, FMN UMM)

 PERNYATAAN SIKAP

 .. mewujudkan civitas akademika yang mampu mejadi teladan dalam kehidupan masyarakat.. 

(Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang) 

Sedianya hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2017, adalah kegiatan mimbar akademik biasa seperti halnya berbagai acara di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kegiatan seminar yang bertajuk SALAM PAPUA dibuat dari kerjasama antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas UMM, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting UMM, semenjak bulan November 2016. Persiapan yang dilakukan begitu lama, dengan semangat kemandirian untuk mengadakan suatu kegiatan intelektual seperti yang tersurat dalam Visi Misi dan Tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi; pun yang ada di UMM.

Namun segala persiapan ini seperti hilang arti tatkala pihak Rektorat, melalui biro Kemahasiswaan, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 secara sepihak melakukan pembatalan rencana pemberian ijin tempat. Alasan yang diberikan kepada panitia penyelenggara adalah bahwa rektorat melalui Pembantu Rektor 3, menyatakan kekuatiran terhadap isi seminar yang bermuatan politis kepada kasus Freeport. Padahal pada kegiatan mimbar akademik serupa di bulan yang sama, juga terdapat konten seminar yang justru lebih langsung menohok pada isu pertambangan dan energi; termasuk didalamnya tentang Freeport. 

Kami memandang bahwa Rektorat UMM sudah melakukan tindakan yang membelakangi tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah. Mimbar akademik berupa seminar ini, yang diharapkan mampu memberi pandangan dan keteladanan dalam kehidupan masyarakat, dilikuidasi dengan pandangan politis dari birokrasi kampus. Karena itu, kami menyatakan sikap bahwa Rektorat sudah melakukan penutupan ruang-ruang demokrasi kampus dan merampas hak-hak demokratis mahasiswa; terutama di kampus UMM. Maka, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokratisasi Kampus UMM, menuntut: 

Malang, 27 Pebruari 2017 

MUSA PEKEI 

(Koordinator)

JAYAPURA,- Sebuah investigasi yang dilakukan oleh asosiasi surat kabar dan penerbit dunia mengatakan pejabat pemerintah dan personel keamanan di Papua melakukan diskriminasi terhadap Orang Asli Papua (OAP). Investigasi tersebut juga menemukan bahwa wartawan yang meliput di Papua diberi stigma pro kemerdekaan atau pro NKRI, yang memicu intimidasi dan perpecahan di komunitas wartawan. Ini adalah sebagian dari temuan yang dihasilkan oleh tim investigasi yang terdiri dari delapan wartawan dari delapan media yang mengunjungi Papua awal bulan ini, untuk menginvestigasi kebebasan media dan keamanan wartawan di wilayah itu. Investigasi dilakukan menanggapi seruan internasional tentang pelanggaran kebebasan pers di Papua pada tahun 2015. Investigasi ini diinisiasi oleh Asosiasi Penerbit Surat Kabar Dunia atau Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA) pada 30 Januari di Jayapura, Merauke dan Timika. Dalam investigasi itu, Komite Kebebasan Pers Indonesia WAN-IFRA mengikuti bagaimana wartawan di Papua melakukan peliputan selama lima hari. Manajer regional WAN-IFRA untuk Asia, Eko Maryadi, mengatakan delapan wartawan dari Jakarta dan bukan orang Papua asli melakukan peliputan. "Dengan demikian mereka memahami isu, kesulitan dan persoalan yang dihadapi wartawan di Papua," kata dia, dikutip dari engagemedia.com. Selain temuan adanya diskriminasi terhadap OAP dan stigmatisasi terhadap wartawan pro kemerdekaan Papua, sejumlah temuan lain dari investigasi tersebut menggambarkan situasi yang memprihatinkan. Disebutkan, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pembangunan tidak sepenuhnya dapat dilaporkan karena besarnya hambatan terhadap pers. Sebanyak 11 dari 16 wartawan asing yang baru-baru ini mendapat akses ke Papua dipantau oleh aparat intelijen. "Wartawan lokal yang akan meliput keramaian umum, termasuk unjuk rasa masih memerlukan izin dari kepolisian," demikian investigasi tersebut. Pelecehan seksual terhadap wartawan perempuan di Papua tak dilaporkan sepenuhnya. Laporan WAN-IFRA ini diadakan sebulan sebelum Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day pada 3 Maret mendatang. “Jakarta berisiko mendapat kecaman global jika terus mengabaikan fakta-fakta ini," kata Monica Miller, ketua Pacific Freedom Forum, menanggapi temuan WAN-IFRA.