 |
| Foto : Masyarakat adat Papua saat menggelar audiensi di kantor Kementerian ESD, (Rabu. 08 Maret 2017) lalu. |
JAKARTA, NINAWENE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan audiensi dengan PT Freeport Indonesia. Kali ini, Kementerian ESDM menggelar audiensi dengan masyarakat Papua dari Suku Amungme dan Suku Kamoro.
Dua suku adat tersebut yang terkena dampak langsung dari kegiatan pertambangan Freeport di Bumi Cendrawasih. Mereka menuntut agar pemerintah tidak lagi memberi keleluasaan kepada raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut untuk menambang, dan meminta agar Freeport segera ditutup.
"Kami minta alangkah baiknya Freeport ditutup. Karena kami telah menyesal dengan apa yang kami berikan kepada Freeport," kata Marianus Maknaipeku, salah seorang perwakilan Suku Kamoro di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Selama 50 tahun Freeport menduduki bumi Papua, lanjut dia, tidak ada kesejahteraan yang diperoleh masyarakat di sekitar. Justru, mereka dilimpahi limbah tailing dari kegiatan pertambangan Freeport.
"Kami masyarakat adat sangat menyesal sekali dengan apa yang terjadi. Gejolak yang terjadi ini, bahkan kami di daerah yang terkena dampak langsung. Di atas gunung sudah terlalu banyak lubang. Mungkin mukjizat saja yang bisa mengembalikan. Dan kami di hadapan hamparan tailing yang sudah sangat meluas," tuturnya.
Sementara, Yohanis menyatakan bahwa Suku Kamoro dan Suku Amungme adalah korban keganasan Freeport mengeruk tambang di Papua. Dia berharap, pemerintah dapat mengabulkan keinginan masyarakat Papua agar perusahaan tambang kelas kakap tersebut ditutup dan dihentikan operasinya di Tanah Air.
"Pasti bapak tahu masalah apa yang kami rasa di sana, kami korban di sana. Selama 50 tahun Freeport beroperasi, kami datang dengan harapan besar Freeport harus tutup," ujarnya.
Sumber : SindoNews.com
Editor : Admin
