Foto : Aksi AMPDK

Ninawene Malang_ Seminar Nasional Salam Papua dengan tema " Krisis Demokrasi dan Pelanggaran HAM di Papua " yang di laksanakan oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang dan BEM-UMM yang rencananya di laksanakan Senin, 27 februari kemarin, batal akibat ada tekanan dari pihak KODAM Brawijaya dan Polresta kota Malang, kepada pihak kampus UMM yang awalnya sudah di memberikan ijin dari pihak kampus, ujar ketua panitia seminar Jhon Giyai.

Dalam menanggapi pembatalan akibat dari ada tekanan pihak militer tersebut, hari ini mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokratisasi Kampus UMM melakukan aksi di depan rektorat Universitas Muhammadiyah Malang pada pagi tadi yang di pimpin oleh koordinator aksi Musa Pekey.

Berikut pernyataan sikap dari AMPKD

ALIANSI MAHASISWA PEDULI DEMOKRATISASI KAMPUS UMM 

(BEM-UMM, IPMAPA UMM, FMN UMM)

 PERNYATAAN SIKAP

 .. mewujudkan civitas akademika yang mampu mejadi teladan dalam kehidupan masyarakat.. 

(Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang) 

Sedianya hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2017, adalah kegiatan mimbar akademik biasa seperti halnya berbagai acara di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Kegiatan seminar yang bertajuk SALAM PAPUA dibuat dari kerjasama antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas UMM, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Ranting UMM, semenjak bulan November 2016. Persiapan yang dilakukan begitu lama, dengan semangat kemandirian untuk mengadakan suatu kegiatan intelektual seperti yang tersurat dalam Visi Misi dan Tujuan diselenggarakannya Pendidikan Tinggi; pun yang ada di UMM.

Namun segala persiapan ini seperti hilang arti tatkala pihak Rektorat, melalui biro Kemahasiswaan, pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2017 secara sepihak melakukan pembatalan rencana pemberian ijin tempat. Alasan yang diberikan kepada panitia penyelenggara adalah bahwa rektorat melalui Pembantu Rektor 3, menyatakan kekuatiran terhadap isi seminar yang bermuatan politis kepada kasus Freeport. Padahal pada kegiatan mimbar akademik serupa di bulan yang sama, juga terdapat konten seminar yang justru lebih langsung menohok pada isu pertambangan dan energi; termasuk didalamnya tentang Freeport. 

Kami memandang bahwa Rektorat UMM sudah melakukan tindakan yang membelakangi tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Muhammadiyah. Mimbar akademik berupa seminar ini, yang diharapkan mampu memberi pandangan dan keteladanan dalam kehidupan masyarakat, dilikuidasi dengan pandangan politis dari birokrasi kampus. Karena itu, kami menyatakan sikap bahwa Rektorat sudah melakukan penutupan ruang-ruang demokrasi kampus dan merampas hak-hak demokratis mahasiswa; terutama di kampus UMM. Maka, kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokratisasi Kampus UMM, menuntut: 

Malang, 27 Pebruari 2017 

MUSA PEKEI 

(Koordinator)